IRIndonesia

Interfaith Relationship Indonesia

Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argument Keagamaan dan Analisis Kebijakan December 8, 2010

Penulis: Editor Ahmad Baso & Ahmad Nurcholish
Penerbit: Komnas HAM & ICRP; Jakarta, 2005
Tebal: xxxii + 372 halaman
Harga: Rp 70.000,-

Pernikahan beda agama memang bukan hal baru. Walau bukan hal baru bukan berarti masalah ini mudah diselesaikan. Solusi yang umumnya ditempuh banyak pasangan memilih jalan pura-pura pindah ke agama lain sebagai upaya “cari selamat” memuluskan jalan perkawinan mereka. Sedangkan bagi yang tetap teguh memegang keyakinannya harus siap “berjibaku” dengan berbagai pihak: keluarga serta kerabat pasangan dan segala aturan birokrasi pemerintah atau tokoh-tokoh agama yang mengatur perkawinan.

Sulitnya menyatukan cinta dalam pernikahan beda agama ini sebetulnya menunjukkan betapa masih kerdilnya pemahaman kita menghargai kehidupan pluralitas meskipun semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sudah lama didengungkan. Mungkin semula masih dimaklumi karena setiap agama masing-masing memiliki kekhawatiran dengan adanya pernikahan beda agama, penganutnya akan pindah ke agama lain. Tapi setelah sekian lama dengan banyaknya orang hanya mengambil jalan pintas pindah ke agama lain untuk sementara waktu, selain juga diperketatnya birokrasi yang dirasa membatasi pendirian rumah ibadat, seolah memberi sinyal bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” di masa kini sudah kehilangan makna dan menjadi slogan kosong saja lantaran tak sesuai dengan kenyataan.

Buku gemuk ini mencoba mengetengahkan isu lama yang sensitif itu selengkap dan sekomprehensif mungkin. Selain analisa, sejumlah kesaksian pasangan berbeda agama juga dikumpulkan di sini. Ada sebanyak 10 pasangan terkumpul dalam buku ini mengemukakan alasan kenapa mereka menikah walau berbeda keyakinan. Tak hanya kesaksian dari pasangannya sendiri yang memang menjadi “obyek” buku ini, di halaman 198 dituliskan pandangan masing-masing agama tentang pernikahan beda agama ini. Misalnya, di halaman 204 tertulis ketiga pandangan ulama tentang pernikahan beda agama. Pada prinsip pertama melarang secara mutlak, sedangkan pada prinsip kedua membolehkan secara bersyarat berdasarkan surah Al-maidah ayat 5. Beberapa orang sahabat Nabi menikahi perempuan ahl-alkitab contonya, Utsman bin Affan menikahi Nailah binti al Farafishah yang Nasrani, Khudzaifah mengawini perempuan Yahudi.

Memang ada perdebatan kecil mengenai hal ini karena sebagian mensyaratkan kebolehan tersebut hanya berlaku bagi penganut Yahudi atau Nasrani sebelum adanya pemalsuan (atau tahrif) atas kitab suci mereka. Tetapi secara argumen logika, menurut Wahbah Zuhaili perkawinan itu boleh karena ada sejumlah persamaan prinsip atara dua agama itu; pengakuan akan adanya Tuhan, keimanan kepada para utusan Tuhan, dan kepercayaan pada hari akhir. Beberapa prinsip ajaran ini menurutnya dapat menjamin istiqomah kehidupan perkawinan. Sedangkan dalam pandangan Katolik (h.208) perkawinan beda agama terjadi bila mendapat dispensasi dari Uskup jika ada harapan membina keluarga yang utuh setelah perkawinan.

***

Isi buku ini cukup berimbang dengan menyajikan analisa dan fakta. Paling tidak, seusai membaca buku ini jika pernikahan beda agama tak bisa dihindari masih terbetik harapan bahwa sesungguhnya hal tersebut dapat saja terjadi dan dapat dinegosiasikan tanpa harus melakukan jalan pintas pindah ke agama lain sebagai kamuflase.

Walau demikian, buku ini juga masih menyimpan kekurangan dengan misalnya tidak menyajikan beberapa contoh kasus serupa yang terjadi di negara lain yang barangkali dapat menjadi perbandingan. Mungkin karena lebih difokuskan pada usulan untuk menyoal bagaimana tanggung jawab negara dan kebijakan publik yang ada dalam kehidupan beragama, buku ini jadi “keberatan” jika harus menampung contoh dari luar negeri walau seyogianya contoh tersebut penting sebagai perbandingan.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya hadirnya buku ini memberi sinyal bahwa dengan adanya kehidupan yang plural, harus ada perubahan di tingkat persepsi dan kebijakan di berbagai lini (masyarakat, agamawan, dan pemerintah) tentang pernikahan beda agama. Pluralitas dan sekularisme sudah sangat sulit ditampik lagi dalam kehidupan modern yang pergerakan mobilitasnya begitu cepat. Yang patut dipersoalkan adalah soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak warga negaranya sehingga kebijakan publik yang ada seharusnya lebih dinamis. Apalagi karena Indonesia bukan negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional yang sebetulnya dapat terkait dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” tadi.

* Donny Anggoro, peneliti pada komunitas Matabambu, bekerja sebagai editor lepas sebuah penerbit di Jakarta.

Sumber dari sini

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s